Keterangan Pers Presiden
Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 4 Agustus 2012
Keterangan Pers Mengenai Permasalahan Etnis Rohingya, Myanmar
TRANSKRIP
KETERANGAN PERS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENGENAI PERMASALAHAN ETNIS ROHINGYA, MYANMAR
PURI CIKEAS INDAH, BOGOR, JAWA BARAT
4 AGUSTUS 2012
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Saudara-saudara,
Pada sore hari ini, saya ingin memberikan penjelasan yang saya tujukan kepada saudara-saudara rakyat Indonesia di seluruh tanah air, menyangkut satu isu yang belakangan ini menjadikan perhatian masyarakat. Meskipun isu ini tidak mengait langsung dan kejadiannya tidak terjadi di Indonesia, yaitu permasalahan etnis Rohingya, yang ada di Myanmar, tetapi saya ingin memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan utuh agar diketahui oleh rakyat Indonesia.
Saya juga mendengarkan dan mengetahui bahwa ada keprihatinan dari kalangan masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi di Myanmar, khususnya yang menyangkut etnis Rohingya ini. Pemerintah juga memiliki keprihatinan. Dan Pemerintah bukan hanya berprihatin, tetapi Pemerintah telah, sedang, dan akan terus melakukan upaya, baik diplomasi maupun upaya lain, yang berkaitan dengan isu kemanusiaan atas etnis Rohingya yang ada di Myanmar tersebut.
Saudara-saudara,
Dengan penjelasan saya sore hari ini, saya berharap, rakyat Indonesia benar-benar mengetahui duduk persoalannya, sekaligus mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pemerintahnya, Pemerintah Republik Indonesia. Saya menyimak komentar di sejumlah media massa yang menggambarkan Pemerintah diam, Presiden diam, padahal Presiden Indonesia sekarang sebagai Ketua ASEAN. Dua hal salah dalam komentar itu. Pemerintah tidak diam, Pemerintah sedang dan terus bekerja. Sementara, Ketua ASEAN bukan lagi Presiden Indonesia, tapi tahun ini adalah Perdana Menteri Kamboja. Sekaligus saya luruskan.
Namun, saya juga ingin dengan penjelasan ini, manakala ada aksi solidaritas yang dilakukan oleh sejumlah kalangan di Indonesia, yang lebih memiliki perspektif solidaritas kemanusiaan, maka saya berharap bentuk solidaritas ini juga bisa dilakukan dengan cara yang tepat.
Saudara-saudara,
Saya ingin memulai dengan memberikan penjelasan inti dari permasalahan etnis Rohingya yang ada di Myanmar. Yang terjadi sesungguhnya adalah konflik komunal, konflik horizontal, antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine, sama seperti yang terjadi di negeri kita sekian tahun yang lalu, konflik komunal di Poso dan di Ambon. Kebetulan, etnis Rohingya itu beragama Islam, sedangkan etnis Rakhine itu beragama Buddha. Etnis Rohingya sendiri sesungguhnya berasal dari Bangladesh. Meskipun sudah sampai tingkat empat generasi keberadaan etnis Rohingya ini di Myanmar, tetapi memang kebijakan dasar Pemerintah Myanmar belum mengakui sebagai salah satu dari 135 etnis yang ada di negeri itu.
Benar, Saudara-saudara, pada bulan Mei dan Juni yang lalu terjadi intensitas konflik atas dua etnis itu, yang mengakibatkan 77 orang meninggal dunia, bukan seperti yang diberitakan, katanya ribuan orang; 109 orang luka-luka; kurang lebih 5.000 rumah dalam keadaan rusak atau terbakar; 17 masjid rusak; 15 monasteries rusak. Masjid tentu rumah ibadah bagi yang beragama Islam, sedangkan monastery adalah rumah ibadah bagi yang beragama Buddha.
Kemudian, kita ketahui ada isu kemanusiaan setelah terjadinya konflik berskala yang relatif tinggi itu. Sekarang tercatat, pengungsi Rohingya yang tadinya 28.000 berada di tempat-tempat pengungsian, kini meningkat menjadi 53.000. Pengungsi Rakhine berjumlah 24.000. Memang, ada penilaian bahwa penanganan pengungsi Rakhine ini oleh Pemerintah Myanmar dinilai lebih baik. Tetapi sebaliknya, atensi atau penanganan etnis Rohingya oleh PBB, oleh etnis Rakhine, dianggap lebih baik. Dan, juga ada kecemburuan dalam penanganan kedua komunitas itu.
Sejauh ini, Saudara-saudara, tidak ada indikasi genocide atau genosida. Sedangkan, satu hal yang perlu diketahui oleh rakyat Indonesia, bahwa etnis Rohingya itu dulunya berasal dari Bangladesh. Tetapi, dalam hal konflik yang terjadi atas etnis Rohingya dengan etnis Rakhine ini, Pemerintah Bangladesh memilih untuk tidak ikut campur, tidak membantu juga etnis Rohingya. Bahkan, ketika terjadi clash kemarin, perbatasan kedua negara ditutup.
Saudara-saudara,
Dari penjelasan itu, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar. Apa yang saya sampaikan ini berasal dari penjelasan Menteri Luar Negeri, Saudara Marty Natalegawa, yang juga terus berkomunikasi, mengikuti perkembangan situasi, dan juga penjelasan dari Duta Besar Indonesia untuk Myanmar. Tadi siang, saya berkomunikasi cukup panjang dengan duta besar kita yang ada di Myanmar, untuk mendengarkan penjelasan dan keterangan yang benar, yang utuh, dan yang objektif.
Sebenarnya, Pemerintah Myanmar juga berusaha untuk mengatasi. Kita ketahui, Pemerintah Myanmar sekarang ini, atau Myanmar, itu tengah melakukan upaya yang juga sangat serius untuk melanjutkan demokratisasinya, rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang berseberangan dulu, dan juga nation building, membangun kembali persatuan, kebersamaan di antara semua komunitas atau komponen yang ada di Myanmar setelah dilaksanakannya pemilihan umum beberapa saat yang lalu, yang dilanjutkan dengan rekonsiliasi.
Memang dalam kaitan ini semua, ada kritik dari dunia terhadap Myanmar, utamanya yang berkaitan dengan penanganan konflik yang melibatkan etnis Rohingya dengan etnis Rakhine. Antara lain, Pemerintah Myanmar dianggap diskriminatif, dianggap kurang memberikan proteksi kepada minoritas, dan kemudian penyelesaiannya juga tidak tuntas. Myanmar juga mendengar kritik-kritik ini, sebagaimana dulu kita pada saat sedang secara sangat aktif menangani konflik komunal di Poso dan di Ambon, Indonesia juga dianggap tidak melindungi komunitas minoritas di Indonesia, yang dimaksudkan adalah komunitas Nasrani, karena Indonesia dianggap 90% lebih beragama Islam, yang sebenarnya tidak ada diskriminasi seperti itu. Kita ingin adil dan memberikan perlindungan kepada semua pada saat itu.
Saudara-Saudara,
Saya ingin melanjutkan. Pascakerusuhan Mei dan Juni, yang dilakukan Pemerintah Myanmar, antara lain, membentuk komite investigasi, kemudian mengundang dan bekerja sama dengan Badan PBB yang disebut dengan UNHCR dan juga World Food Programme, lembaga yang menangani pangan sedunia. Sebenarnya, pada bulan Maret, Myanmar mengirimkan tim ke Indonesia. Mereka adalah terdiri dari Komnas HAM Myanmar dan Komisi Hak Asasi Perempuan dan Anak Myanmar. Mereka datang ke Indonesia untuk melaksanakan studi banding, untuk, katakanlah, mendapatkan pengalaman Indonesia dalam melindungi dan memproteksi hak-hak asasi manusia, termasuk kaum perempuan dan anak-anak, dan pengalaman Indonesia di dalam melaksanakan resolusi konflik komunal, mengingat mereka juga menghadapi dan sedang mengatasi konflik komunal seperti itu.
Belum lama ini, Pemerintah Myanmar juga mengundang Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sejumlah organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Korps Diplomatik, apakah duta besar, wakil duta besar, atau pejabat senior lainnya di kedutaan besar negara-negara sahabat di Myanmar, untuk meninjau dan datang langsung ke tempat kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei dan Juni yang lalu. Dalam kunjungan ke lokasi itu, Duta Besar Indonesia juga ikut. Demikian juga sejumlah duta besar dan wakil duta besar dari negara-negara Islam, misalnya Pakistan, Saudi Arabia, Kuwait, dan lain-lain.
Itulah yang Indonesia ketahui, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan dan mengatasi konflik yang melibatkan etnis Rohingya dan etnis Rakhine di negara itu.
Saudara-saudara,
Sekarang, untuk menjadi pengetahuan masyarakat luas, saya ingin menyampaikan apa saja yang dilakukan oleh Indonesia, utamanya Pemerintah Indonesia. Pemerintah secara baik multilateral dan regional aktif untuk ikut membahas permasalahan yang berkaitan dengan etnis Rohingya ini, baik di PBB, di ASEAN maupun forum-forum yang lain. Secara bilateral, kita juga aktif menjalin diplomasi dan kerja sama.
Kemudian, untuk diketahui, ketika banyak negara yang menolak menerima kedatangan para pengungsi dan pencari suaka dari etnis Rohingya ini, di negara-negara ASEAN ini, di negara Asia Tenggara, Indonesia sebenarnya menerima kedatangan mereka. Dan, sekarang tercatat ada 270 pencari suaka dan 124 pengungsi Rohingya, yang kemudian Indonesia bekerja sama dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga internasional lainnya untuk menyelesaikan, memberikan status, menyalurkan pada pihak ketiga, dan sebagainya. Kita juga telah dan terus melakukan aksi kemanusiaan yang berkaitan dengan masalah etnis Rohingya ini.
Tadi malam, saya telah mempersiapkan surat, dan insya Allah hari ini terkirim surat saya kepada Presiden Myanmar, Presiden Thein Sein, yang mengungkapkan harapan Indonesia kepada Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan permasalahan atas etnis Rohingya ini dengan sebaik-baiknya. Tentu saja, saya tidak bisa jelaskan secara rinci isinya karena surat ini saya tujukan pada Presiden Myanmar dan bahkan beliau belum menerimanya.
Saya juga mengusulkan, Menlu akan melanjutkan diplomasinya secara aktif agar, setelah Myanmar mengundang Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga para diplomat asing yang bertugas di Myanmar, saya sekali lagi mengusulkan untuk mengundang negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI, dan OKI itu sendiri untuk datang langsung ke lokasi. Dengan demikian, bisa mengetahui situasi yang sebenarnya. Dan kemudian, harapan saya, OKI, PBB, ASEAN, tentu Indonesia di situ bersama Myanmar, bisa bekerja sama untuk menyelesaikan solusi yang baik.
Saudara-saudara,
Yang jelas, diplomasi yang kita lakukan dengan upaya apa pun yang kita lakukan, Indonesia ingin dan sungguh berharap agar konflik komunal yang mengakibatkan permasalahan kemanusiaan atas etnis Rohingya itu benar-benar ditangani dan diselesaikan secara bijak, adil, tepat, dan tuntas.
Di bidang aspek kemanusiaan, Indonesia juga sungguh berharap dan menyerukan kepada Myanmar, agar perlindungan minoritas sungguh diberikan dan pembangunan kembali perkampungan yang rusak itu juga bisa dilakukan. Saya menggarisbawahi hal ini karena kenyataannya sekarang yang ada dalam camp-camp pengungsi sebagian besar adalah etnis Rohingya.
Indonesia sendiri siap untuk memberikan bantuan dan kerjasamanya, sebagaimana yang Indonesia lakukan di waktu yang lalu, tahun-tahun berselang, membantu, mendukung Myanmar untuk melanjutkan proses demokratisasinya sehingga alhamdulillah Myanmar, setelah menyelenggarakan pemilu oleh dunia, dianggap memiliki perubahan yang nyata dan melanjutkan proses demokratisasinya.
Saudara-saudara,
Yang terakhir, saya ingin mengajak dan menyerukan kepada saudara-saudara kita, rakyat Indonesia, utamanya komunitas dan komponen-komponen tertentu yang merasa memiliki solidaritas yang tinggi untuk memberikan bantuan kemanusiaan atas saudara-saudara kita, etnis Rohingya, yang ada di Myanmar. Saya berterima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi atas kepedulian dan solidaritas itu.
Agar bentuk kepedulian dan solidaritas itu bisa diwujudkan dengan cara yang tepat dan dengan sasaran yang tepat, saya berharap, berkonsultasilah dan memberitahulah Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, penjurunya adalah Kementerian luar Negeri.
Di waktu yang lalu, banyak sekali spontanitas, solidaritas, dan begitu saja komponen-komponen di Indonesia datang ke negara-negara lain. Kemudian ketika ada masalah diplomatik, masalah visa, masalah keamanan bahkan, akhirnya pemerintah yang harus turun tangan dan kemudian menyelesaikannya. Tentu, kita tidak berharap hal-hal begitu terjadi lagi sekarang dan di masa depan.
Saya hargai kepedulian dan solidaritasnya. Dan sekali lagi, agar benar-benar tepat sasaran dan tepat cara, berkoordinasilah dan berkonsultasilah dengan negaranya sendiri, pemerintahnya sendiri, Pemerintah Republik Indonesia.
Dan, Saudara-saudara, hubungan kita dengan Myanmar dekat, sesama negara ASEAN. Saya ingin kepedulian, solidaritas, dan tawaran bantuan Indonesia untuk ikut mencari solusi atas konflik komunal di negara itu, di satu sisi benar-benar bisa menyalurkan dan mewujudkan perhatian dan kepedulian rakyat Indonesia, tetapi di sisi lain juga jangan menimbulkan salah persepsi dan salah terima dari negara Myanmar.
Ingat, ketika dulu ada konflik di Poso dan Ambon, dan bahkan di Aceh, sebagai Presiden, saya menolak dan tidak bisa menerima begitu saja kalau ada unsur-unsur asing datang ke negeri kita, dengan alasan Indonesia tidak sungguh menyelesaikan masalah itu, apalagi tidak memberikan proteksi dan perlindungan pada kaum minoritas.
Oleh karena itu, marilah kita jaga semuanya ini. Dan percayalah bahwa Pemerintah Indonesia akan berbuat apa yang mesti diperbuat, sekali lagi, untuk misi kemanusiaan di satu sisi; namun yang kedua, sebagai sesama negara ASEAN, kita juga ingin berkontribusi untuk mencari solusi yang baik. Dengan demikian, membawa kebaikan bagi Myanmar sendiri, bagi Indonesia tentunya, dan bagi ASEAN, dan bahkan bagi dunia.
Demikianlah, Saudara-saudara, penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.
KETERANGAN PERS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENGENAI PERMASALAHAN ETNIS ROHINGYA, MYANMAR
PURI CIKEAS INDAH, BOGOR, JAWA BARAT
4 AGUSTUS 2012
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Saudara-saudara,
Pada sore hari ini, saya ingin memberikan penjelasan yang saya tujukan kepada saudara-saudara rakyat Indonesia di seluruh tanah air, menyangkut satu isu yang belakangan ini menjadikan perhatian masyarakat. Meskipun isu ini tidak mengait langsung dan kejadiannya tidak terjadi di Indonesia, yaitu permasalahan etnis Rohingya, yang ada di Myanmar, tetapi saya ingin memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan utuh agar diketahui oleh rakyat Indonesia.
Saya juga mendengarkan dan mengetahui bahwa ada keprihatinan dari kalangan masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi di Myanmar, khususnya yang menyangkut etnis Rohingya ini. Pemerintah juga memiliki keprihatinan. Dan Pemerintah bukan hanya berprihatin, tetapi Pemerintah telah, sedang, dan akan terus melakukan upaya, baik diplomasi maupun upaya lain, yang berkaitan dengan isu kemanusiaan atas etnis Rohingya yang ada di Myanmar tersebut.
Saudara-saudara,
Dengan penjelasan saya sore hari ini, saya berharap, rakyat Indonesia benar-benar mengetahui duduk persoalannya, sekaligus mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pemerintahnya, Pemerintah Republik Indonesia. Saya menyimak komentar di sejumlah media massa yang menggambarkan Pemerintah diam, Presiden diam, padahal Presiden Indonesia sekarang sebagai Ketua ASEAN. Dua hal salah dalam komentar itu. Pemerintah tidak diam, Pemerintah sedang dan terus bekerja. Sementara, Ketua ASEAN bukan lagi Presiden Indonesia, tapi tahun ini adalah Perdana Menteri Kamboja. Sekaligus saya luruskan.
Namun, saya juga ingin dengan penjelasan ini, manakala ada aksi solidaritas yang dilakukan oleh sejumlah kalangan di Indonesia, yang lebih memiliki perspektif solidaritas kemanusiaan, maka saya berharap bentuk solidaritas ini juga bisa dilakukan dengan cara yang tepat.
Saudara-saudara,
Saya ingin memulai dengan memberikan penjelasan inti dari permasalahan etnis Rohingya yang ada di Myanmar. Yang terjadi sesungguhnya adalah konflik komunal, konflik horizontal, antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine, sama seperti yang terjadi di negeri kita sekian tahun yang lalu, konflik komunal di Poso dan di Ambon. Kebetulan, etnis Rohingya itu beragama Islam, sedangkan etnis Rakhine itu beragama Buddha. Etnis Rohingya sendiri sesungguhnya berasal dari Bangladesh. Meskipun sudah sampai tingkat empat generasi keberadaan etnis Rohingya ini di Myanmar, tetapi memang kebijakan dasar Pemerintah Myanmar belum mengakui sebagai salah satu dari 135 etnis yang ada di negeri itu.
Benar, Saudara-saudara, pada bulan Mei dan Juni yang lalu terjadi intensitas konflik atas dua etnis itu, yang mengakibatkan 77 orang meninggal dunia, bukan seperti yang diberitakan, katanya ribuan orang; 109 orang luka-luka; kurang lebih 5.000 rumah dalam keadaan rusak atau terbakar; 17 masjid rusak; 15 monasteries rusak. Masjid tentu rumah ibadah bagi yang beragama Islam, sedangkan monastery adalah rumah ibadah bagi yang beragama Buddha.
Kemudian, kita ketahui ada isu kemanusiaan setelah terjadinya konflik berskala yang relatif tinggi itu. Sekarang tercatat, pengungsi Rohingya yang tadinya 28.000 berada di tempat-tempat pengungsian, kini meningkat menjadi 53.000. Pengungsi Rakhine berjumlah 24.000. Memang, ada penilaian bahwa penanganan pengungsi Rakhine ini oleh Pemerintah Myanmar dinilai lebih baik. Tetapi sebaliknya, atensi atau penanganan etnis Rohingya oleh PBB, oleh etnis Rakhine, dianggap lebih baik. Dan, juga ada kecemburuan dalam penanganan kedua komunitas itu.
Sejauh ini, Saudara-saudara, tidak ada indikasi genocide atau genosida. Sedangkan, satu hal yang perlu diketahui oleh rakyat Indonesia, bahwa etnis Rohingya itu dulunya berasal dari Bangladesh. Tetapi, dalam hal konflik yang terjadi atas etnis Rohingya dengan etnis Rakhine ini, Pemerintah Bangladesh memilih untuk tidak ikut campur, tidak membantu juga etnis Rohingya. Bahkan, ketika terjadi clash kemarin, perbatasan kedua negara ditutup.
Saudara-saudara,
Dari penjelasan itu, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar. Apa yang saya sampaikan ini berasal dari penjelasan Menteri Luar Negeri, Saudara Marty Natalegawa, yang juga terus berkomunikasi, mengikuti perkembangan situasi, dan juga penjelasan dari Duta Besar Indonesia untuk Myanmar. Tadi siang, saya berkomunikasi cukup panjang dengan duta besar kita yang ada di Myanmar, untuk mendengarkan penjelasan dan keterangan yang benar, yang utuh, dan yang objektif.
Sebenarnya, Pemerintah Myanmar juga berusaha untuk mengatasi. Kita ketahui, Pemerintah Myanmar sekarang ini, atau Myanmar, itu tengah melakukan upaya yang juga sangat serius untuk melanjutkan demokratisasinya, rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang berseberangan dulu, dan juga nation building, membangun kembali persatuan, kebersamaan di antara semua komunitas atau komponen yang ada di Myanmar setelah dilaksanakannya pemilihan umum beberapa saat yang lalu, yang dilanjutkan dengan rekonsiliasi.
Memang dalam kaitan ini semua, ada kritik dari dunia terhadap Myanmar, utamanya yang berkaitan dengan penanganan konflik yang melibatkan etnis Rohingya dengan etnis Rakhine. Antara lain, Pemerintah Myanmar dianggap diskriminatif, dianggap kurang memberikan proteksi kepada minoritas, dan kemudian penyelesaiannya juga tidak tuntas. Myanmar juga mendengar kritik-kritik ini, sebagaimana dulu kita pada saat sedang secara sangat aktif menangani konflik komunal di Poso dan di Ambon, Indonesia juga dianggap tidak melindungi komunitas minoritas di Indonesia, yang dimaksudkan adalah komunitas Nasrani, karena Indonesia dianggap 90% lebih beragama Islam, yang sebenarnya tidak ada diskriminasi seperti itu. Kita ingin adil dan memberikan perlindungan kepada semua pada saat itu.
Saudara-Saudara,
Saya ingin melanjutkan. Pascakerusuhan Mei dan Juni, yang dilakukan Pemerintah Myanmar, antara lain, membentuk komite investigasi, kemudian mengundang dan bekerja sama dengan Badan PBB yang disebut dengan UNHCR dan juga World Food Programme, lembaga yang menangani pangan sedunia. Sebenarnya, pada bulan Maret, Myanmar mengirimkan tim ke Indonesia. Mereka adalah terdiri dari Komnas HAM Myanmar dan Komisi Hak Asasi Perempuan dan Anak Myanmar. Mereka datang ke Indonesia untuk melaksanakan studi banding, untuk, katakanlah, mendapatkan pengalaman Indonesia dalam melindungi dan memproteksi hak-hak asasi manusia, termasuk kaum perempuan dan anak-anak, dan pengalaman Indonesia di dalam melaksanakan resolusi konflik komunal, mengingat mereka juga menghadapi dan sedang mengatasi konflik komunal seperti itu.
Belum lama ini, Pemerintah Myanmar juga mengundang Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sejumlah organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Korps Diplomatik, apakah duta besar, wakil duta besar, atau pejabat senior lainnya di kedutaan besar negara-negara sahabat di Myanmar, untuk meninjau dan datang langsung ke tempat kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei dan Juni yang lalu. Dalam kunjungan ke lokasi itu, Duta Besar Indonesia juga ikut. Demikian juga sejumlah duta besar dan wakil duta besar dari negara-negara Islam, misalnya Pakistan, Saudi Arabia, Kuwait, dan lain-lain.
Itulah yang Indonesia ketahui, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan dan mengatasi konflik yang melibatkan etnis Rohingya dan etnis Rakhine di negara itu.
Saudara-saudara,
Sekarang, untuk menjadi pengetahuan masyarakat luas, saya ingin menyampaikan apa saja yang dilakukan oleh Indonesia, utamanya Pemerintah Indonesia. Pemerintah secara baik multilateral dan regional aktif untuk ikut membahas permasalahan yang berkaitan dengan etnis Rohingya ini, baik di PBB, di ASEAN maupun forum-forum yang lain. Secara bilateral, kita juga aktif menjalin diplomasi dan kerja sama.
Kemudian, untuk diketahui, ketika banyak negara yang menolak menerima kedatangan para pengungsi dan pencari suaka dari etnis Rohingya ini, di negara-negara ASEAN ini, di negara Asia Tenggara, Indonesia sebenarnya menerima kedatangan mereka. Dan, sekarang tercatat ada 270 pencari suaka dan 124 pengungsi Rohingya, yang kemudian Indonesia bekerja sama dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga internasional lainnya untuk menyelesaikan, memberikan status, menyalurkan pada pihak ketiga, dan sebagainya. Kita juga telah dan terus melakukan aksi kemanusiaan yang berkaitan dengan masalah etnis Rohingya ini.
Tadi malam, saya telah mempersiapkan surat, dan insya Allah hari ini terkirim surat saya kepada Presiden Myanmar, Presiden Thein Sein, yang mengungkapkan harapan Indonesia kepada Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan permasalahan atas etnis Rohingya ini dengan sebaik-baiknya. Tentu saja, saya tidak bisa jelaskan secara rinci isinya karena surat ini saya tujukan pada Presiden Myanmar dan bahkan beliau belum menerimanya.
Saya juga mengusulkan, Menlu akan melanjutkan diplomasinya secara aktif agar, setelah Myanmar mengundang Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga para diplomat asing yang bertugas di Myanmar, saya sekali lagi mengusulkan untuk mengundang negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI, dan OKI itu sendiri untuk datang langsung ke lokasi. Dengan demikian, bisa mengetahui situasi yang sebenarnya. Dan kemudian, harapan saya, OKI, PBB, ASEAN, tentu Indonesia di situ bersama Myanmar, bisa bekerja sama untuk menyelesaikan solusi yang baik.
Saudara-saudara,
Yang jelas, diplomasi yang kita lakukan dengan upaya apa pun yang kita lakukan, Indonesia ingin dan sungguh berharap agar konflik komunal yang mengakibatkan permasalahan kemanusiaan atas etnis Rohingya itu benar-benar ditangani dan diselesaikan secara bijak, adil, tepat, dan tuntas.
Di bidang aspek kemanusiaan, Indonesia juga sungguh berharap dan menyerukan kepada Myanmar, agar perlindungan minoritas sungguh diberikan dan pembangunan kembali perkampungan yang rusak itu juga bisa dilakukan. Saya menggarisbawahi hal ini karena kenyataannya sekarang yang ada dalam camp-camp pengungsi sebagian besar adalah etnis Rohingya.
Indonesia sendiri siap untuk memberikan bantuan dan kerjasamanya, sebagaimana yang Indonesia lakukan di waktu yang lalu, tahun-tahun berselang, membantu, mendukung Myanmar untuk melanjutkan proses demokratisasinya sehingga alhamdulillah Myanmar, setelah menyelenggarakan pemilu oleh dunia, dianggap memiliki perubahan yang nyata dan melanjutkan proses demokratisasinya.
Saudara-saudara,
Yang terakhir, saya ingin mengajak dan menyerukan kepada saudara-saudara kita, rakyat Indonesia, utamanya komunitas dan komponen-komponen tertentu yang merasa memiliki solidaritas yang tinggi untuk memberikan bantuan kemanusiaan atas saudara-saudara kita, etnis Rohingya, yang ada di Myanmar. Saya berterima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi atas kepedulian dan solidaritas itu.
Agar bentuk kepedulian dan solidaritas itu bisa diwujudkan dengan cara yang tepat dan dengan sasaran yang tepat, saya berharap, berkonsultasilah dan memberitahulah Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, penjurunya adalah Kementerian luar Negeri.
Di waktu yang lalu, banyak sekali spontanitas, solidaritas, dan begitu saja komponen-komponen di Indonesia datang ke negara-negara lain. Kemudian ketika ada masalah diplomatik, masalah visa, masalah keamanan bahkan, akhirnya pemerintah yang harus turun tangan dan kemudian menyelesaikannya. Tentu, kita tidak berharap hal-hal begitu terjadi lagi sekarang dan di masa depan.
Saya hargai kepedulian dan solidaritasnya. Dan sekali lagi, agar benar-benar tepat sasaran dan tepat cara, berkoordinasilah dan berkonsultasilah dengan negaranya sendiri, pemerintahnya sendiri, Pemerintah Republik Indonesia.
Dan, Saudara-saudara, hubungan kita dengan Myanmar dekat, sesama negara ASEAN. Saya ingin kepedulian, solidaritas, dan tawaran bantuan Indonesia untuk ikut mencari solusi atas konflik komunal di negara itu, di satu sisi benar-benar bisa menyalurkan dan mewujudkan perhatian dan kepedulian rakyat Indonesia, tetapi di sisi lain juga jangan menimbulkan salah persepsi dan salah terima dari negara Myanmar.
Ingat, ketika dulu ada konflik di Poso dan Ambon, dan bahkan di Aceh, sebagai Presiden, saya menolak dan tidak bisa menerima begitu saja kalau ada unsur-unsur asing datang ke negeri kita, dengan alasan Indonesia tidak sungguh menyelesaikan masalah itu, apalagi tidak memberikan proteksi dan perlindungan pada kaum minoritas.
Oleh karena itu, marilah kita jaga semuanya ini. Dan percayalah bahwa Pemerintah Indonesia akan berbuat apa yang mesti diperbuat, sekali lagi, untuk misi kemanusiaan di satu sisi; namun yang kedua, sebagai sesama negara ASEAN, kita juga ingin berkontribusi untuk mencari solusi yang baik. Dengan demikian, membawa kebaikan bagi Myanmar sendiri, bagi Indonesia tentunya, dan bagi ASEAN, dan bahkan bagi dunia.
Demikianlah, Saudara-saudara, penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar